Tolak Kembalinya Komunisme di Indonesia

Sejumlah elemen masyarakat menyatakan menolak kembalinya komunisme di Indonesia. Penolakan ini mereka sampaikan dalam acara deklarasi menolak komunisme di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung.

Deklarasi ini dihadiri dan ditandatangani oleh Dewan Kehormatan dan Dewan Pertimbangan DHD, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Jabar, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PPPolri, LUKI, BPC Siliwangi, PWRI, KNPI, GM FKPPI, KPPI, PPM, AMS, Pemuda Pancasila, Paguyuban Pasundan, MUI, FKUB, FPK, KSPSI, Perip, Piveri, Pasundan Istri, dan Wirawati Catur Panca.

Salah seorang deklarator mengatakan, Bapak Solihin GP, sejumlah elemen masyarakat ini menolak jika ada upaya memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pak Solihin juga tidak setuju dengan pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Mahfud MD tentang perlunya diizinkan kembali PKI hidup di Indonesia.

Mantan Gubernur Jabar ini mengatakan pihaknya juga menolak pernyataan Komnas HAM tentang perlunya pengadilan HAM bagi korban HAM pada 1965-1966 (G30S/PKI) yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

"Kami merasa terancam dengan upaya kembalinya komunisme. Permintaan maaf itu bukan prestasi tapi membuktikan kelemahan bangsa Indonesia sendiri. Kami menolak komunisme sekaligus meminta pemerintah mengintrospeksi diri",kata pak Solihin seusai penandatanganan deklarasi.

Pak Solihin mengatakan saat ini komunisme muncul secara leluasa karena kelemahan bangsa Indonesia sendiri. Menurut pak Solihin, saat ini Indonesia kembali terancam oleh komunisme yang tengah membentuk kekuatannya kembali.

"Mereka membentuk kekuatan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Indikasinya ada pengkaderan yang sedang mereka lakukan, seperti melakukan penetrasi bahkan sampai masuk ke jajaran pemerintahan, segingga kesempatan mereka semakin meningkat, ujar pak Solihin.

Pak Solihin mengutuk ideologi apa pun selain Pancasila tak boleh hidup di Indonesia. "DI/TII atau PKI tidak boleh hidup di Indonesia, mereka harus kita hadapi, jangan dibiarkan", katanya.

Disinggung apakah hal itu tidak berbenturan dengan HAM, terutama terhadap nasib G30S/PKI, menurut pak Solihin, hal itu tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah atas apa yang dulu dilakukannya.

"Itu tidak bisa disalahkan, komunis PKI juga dosanya banyak. Bukan hanya menghilangkan jiwa para jendral pada G30S/PKI, bukan juga secara materi tapi dosa yang mereka lakukan juga secara politis. Mereka merencanakan pembunuhan hingga membentuk dan menguasai negara. Maka harus digagalkan karena paham komunis berakibat patal bagi bangsa ini", ujar pak Solihin GP.

Saya setuju dan menaruh hormat kepada Bapak Solihin GP, mantan Gubernur Jawa Barat atas pernyataan sikapnya yang sangat tegas tentang masalah ini.